Dalam keputusannya, KPPU menyatakan jika FNP melanggar Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf c atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Monopoli). Akibatnya FNP dikenakan denda sebesar Rp 11.467.500.000 rupiah.
Pelanggaran hukum dinamakan juga dengan perbuatan melanggar atau melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan - aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban - kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku, misalnya kasus

Berdasarkan pasal tersebut, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan.

Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami mengenai perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Referensi: Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Depok: Penerbit Pasca 10 Kasus yang Mengguncang Hukum Indonesia Andi Saputra - detikNews Jumat, 25 Nov 2011 05:24 WIB Jakarta - Sepanjang 2 tahun terakhir, hukum Indonesia bak kisah sinetron televisi. Panggung meja hijau menampilkan tangis, ketidakadilan, dan skenario-skenario dari orang yang tidak tersentuh hukum secara silih berganti. Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (14/12/2023). Dalam sidang, Alex sempat ditanya oleh Tim Advokasi Bidang Hukum Polda Metro Jaya soal pemberian bantuan hukum terhadap Firli Bahuri . 241 95 223 118 414 490 52 197

kasus perbuatan melanggar hukum